May Day 2025 di Sumut: Ribuan Buruh Turun ke Jalan Desak Perlindungan Tenaga Kerja

Nyata Nyata Fakta – Ribuan buruh dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara kembali turun ke jalan dalam momentum Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, membawa semangat perjuangan yang kuat untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan. Aksi yang dipusatkan di Kota Medan ini bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk nyata dari keresahan dan tuntutan para pekerja atas kondisi ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada buruh.

Massa buruh yang berasal dari wilayah seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, dan Binjai, memadati sejumlah ruas jalan utama sambil membawa spanduk, poster, dan menyuarakan aspirasi mereka melalui orasi-orasi lantang. Fokus utama mereka adalah mendorong pemerintah daerah dan pusat agar tidak hanya hadir dalam seremoni, tetapi benar-benar mendengar suara pekerja.

Tuntutan Utama: Dari Perumahan Layak hingga Penghapusan Outsourcing

Dalam aksi damai tersebut, buruh menyuarakan lima tuntutan utama yang dianggap mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Salah satu yang paling menonjol adalah permintaan agar Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mewujudkan program perumahan murah dan layak bagi buruh. Saat ini, menurut data dari para pengunjuk rasa. Sekitar 70 persen buruh di wilayah Sumut masih tinggal di rumah kontrakan atau menumpang di rumah keluarga, sebuah kondisi yang dinilai tidak manusiawi mengingat kontribusi besar para buruh terhadap perekonomian daerah.

Tuntutan kedua yang disampaikan adalah pembuatan Peraturan Daerah (Perda) khusus ketenagakerjaan, yang dapat menjadi payung hukum perlindungan buruh di tingkat daerah. Buruh menilai, tanpa adanya regulasi yang jelas dan berpihak, posisi tawar mereka terhadap perusahaan masih sangat lemah. Selain itu, upah minimum di Sumatera Utara masih dinilai tertinggal dibandingkan dengan wilayah industri lainnya seperti Jawa Barat dan Banten.

Tuntutan ketiga adalah penghapusan sistem kerja outsourcing dan kemitraan, yang dianggap telah banyak menyengsarakan buruh. Menurut para orator dalam aksi tersebut, sistem kerja tersebut tidak memberikan kepastian, jaminan sosial, maupun hak cuti yang layak bagi pekerja.

“Baca Juga: Amazon Bantah Akan Ungkap Biaya Tarif AS di Situs Webnya”

Perlindungan Hukum dan RUU PRT

Selain isu ekonomi, buruh juga menyoroti persoalan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga (PRT) yang selama ini dinilai termarginalkan. Mereka mendesak agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) segera disahkan menjadi undang-undang. Para pekerja rumah tangga, yang mayoritas adalah perempuan, masih belum mendapatkan jaminan hukum yang memadai terkait upah, waktu kerja, maupun perlindungan dari kekerasan.

Tak hanya itu, para buruh juga meminta adanya pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengantisipasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Terlebih di tengah ancaman otomasi industri dan efisiensi tenaga kerja yang terjadi pasca pandemi. Mereka menginginkan Satgas tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi, perlindungan hukum, dan pendampingan kepada buruh yang terkena PHK.

Seruan Serius kepada Pemerintah Daerah

Dalam orasinya, para buruh menyampaikan bahwa aksi turun ke jalan ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Hal ini murni didorong oleh kebutuhan untuk hidup layak dan mendapatkan hak-hak dasar yang seharusnya dijamin negara. Mereka meminta agar Gubernur Sumatera Utara tidak hanya hadir dalam seremoni formal. Tetapi juga turun langsung mendengarkan aspirasi buruh dan merancang kebijakan yang berpihak.

Beberapa perwakilan buruh menyatakan kesiapan untuk melakukan dialog terbuka dengan pemerintah daerah dan DPRD. Mereka berharap agar May Day 2025 ini menjadi momentum awal dari perbaikan nyata di sektor ketenagakerjaan di Sumatera Utara.

“Baca Juga: Resmi Ditarik! Empat Pecahan Uang Rupiah Ini Tak Berlaku Lagi per 30 April 2025”

Dampak Aksi dan Solidaritas Antarsektor

Alih-alih menutup dengan kesimpulan biasa, penting untuk melihat bagaimana aksi May Day 2025 ini menjadi ruang konsolidasi solidaritas lintas sektor.

Tidak hanya buruh pabrik yang hadir dalam aksi, melainkan juga perwakilan dari guru honorer, tenaga kesehatan kontrak, pengemudi ojek daring, dan bahkan mahasiswa. Mereka menyatakan dukungan terhadap perjuangan buruh serta ikut menyuarakan pentingnya keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang lebih merata.

Aksi damai yang dikawal oleh aparat keamanan ini berlangsung tertib dan mendapat perhatian luas dari masyarakat umum. Sejumlah titik aksi juga diramaikan dengan pertunjukan musik, pembacaan puisi perlawanan, serta pembagian selebaran berisi tuntutan resmi kepada publik.

Dengan berlangsungnya aksi May Day 2025 ini, para buruh berharap pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi bergerak. Karena sejatinya, kesejahteraan buruh bukan hanya urusan mereka, tetapi fondasi utama dari kemajuan ekonomi dan stabilitas sosial di Indonesia.